Page 375 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 375
Judul Menaker Terbitkan Aturan soal WFO, WFH, hingga Dirumahkan, Simak
Poin-poinnya
Nama Media kompas.com
Newstrend Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/08/16/104000226/menaker-
terbitkan-aturan-soal-wfo-wfh-hingga-dirumahkan-simak-poin-poinnya
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-08-16 10:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam Kepmenaker tersebut,
kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja yaitu pengusaha yang
memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pengusaha menyampaikan
hasil kesepakatan tertulis tersebut kepada pekerja/buruh dan melaporkan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara daring
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jam kerja juga diatur dengan
sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar
bekerja dari rumah saja
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Tetapi PHK harus jalan paling
akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa PHK,
namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam dialog bipartit dengan
putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat. Dan jangan lupa hak-hak
pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan aturan yang mengatur hubungan kerja
di masa pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM). Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker)
Nomor 104 Tahun 2021. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup
3 hal.
374
