Page 371 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat pemerintah harus bertindak cepat dalam
menerbitkan kebijakan baru di berbagai bidang, salah satunya sektor ketenagakerjaan. Sebagai
wujud respons terhadap dampak pandemi Covid-19 dalam sektor tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan aturan tentang hubungan kerja.

RESPONS DAMPAK PANDEMI, KEMENAKER TERBITKAN ATURAN WFH, WFO, DAN
PHK

- Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat pemerintah harus bertindak cepat dalam
menerbitkan kebijakan baru di berbagai bidang, salah satunya sektor ketenagakerjaan.

Sebagai wujud respons terhadap dampak pandemi Covid-19 dalam sektor tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan aturan tentang hubungan kerja.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Republik
Indonesia (RI) tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona
Virus disease 2019 (Covid-19).

"Kepmenaker merupakan wujud respons kami terhadap adanya dampak pandemi Covid-19
dalam hubungan kerja. Utamanya, di masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM)," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis yang
diterima Kompas.com, Senin (16/8/2021).

Ia menyatakan, penerbitan Kepmenaker bertujuan untuk melindungi semua pihak dari dampak
pandemi. Adapun pihak yang dimaksud, yaitu pemerintah, pengusaha, serta pekerja dan buruh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Pandemi Covid-19, kata Ida, merupakan masalah bersama. Untuk itu, dalam
penanganannya membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak.

"Dalam Kepmenaker kami juga ingin menekankan pentingnya dialog sosial," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI - JSK) Indah Anggoro Putri menjelaskan, Kepmenaker Nomor
104 Tahun 2021 mencakup tiga hal.

Pertama, kata dia, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan bekerja
di kantor atau work from office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya.

"Dalam Kepmenaker tersebut, kami sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan
pekerja bahwa pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah,"
imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Putri, untuk sistem kerja WFO harus lebih dulu mengatur persentase
pekerja dari kantor.

Aturan tersebut termasuk shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan
secara bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan pekerja yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit diminta agar bekerja dari rumah saja," kata Putri.

370