Page 366 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 366
KEMENAKER ATUR 3 HAL DALAM PEDOMAN HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI
COVID-19, ADA SOAL UPAH
Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
"Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya
dampak pandemi COVID-19 dalam hubungan kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, di Jakarta, Senin (16/8).
Menurut Ida, penanganan dampak pandemi ini membutuhkan komitmen dan kerja sama semua
pihak.
"Oleh karena itu, dalam Kepmenaker ini kita ingin menekankan pentingnya dialog sosial. Karena
kita ingin semua pihak benar-benar terlindungi dari dampak pandemi ini," kata Menaker Ida.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri mengatakan Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup tiga hal.
Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di
kantor/tempat kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak
pekerja lainnya.
"Dalam Kepmenaker tersebut, kami sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan
pekerja yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah,"
kata Dirjen Putri.
Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," kata Dirjen Putri menjelaskan.
Dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi COVID-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan.
"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," terang Dirjen Putri.
Dirjen Putri menambahkan, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon,
dan hak-hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada
upah sebelum penyesuaian.
Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah
pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil
jika pandemi COVID-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
"Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada
jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan
pekerja," kata Dirjen Putri menegaskan.
365
