Page 365 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 365

Judul               Kemenaker Atur 3 Hal dalam Pedoman Hubungan Kerja di Masa
                                    Pandemi Covid-19, Ada soal Upah
                Nama Media          jpnn.com
                Newstrend           Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
                Halaman/URL         https://www.jpnn.com/news/kemenaker-atur-3-hal-dalam-pedoman-
                                    hubungan-kerja-di-masa-pandemi-covid-19-ada-soal-upah
                Jurnalis            elvi
                Tanggal             2021-08-16 11:17:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons
              Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya dampak pandemi COVID-19 dalam hubungan
              kerja

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, dalam Kepmenaker ini kita
              ingin  menekankan  pentingnya  dialog  sosial.  Karena  kita  ingin  semua  pihak  benar-benar
              terlindungi dari dampak pandemi ini

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam Kepmenaker tersebut,
              kami  sampaikan  acuan  atau  pedoman  bagi  pengusaha  dan  pekerja  yaitu  pengusaha  yang
              memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah
              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jam kerja juga diatur dengan
              sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar
              bekerja dari rumah saja

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Lalu perusahaan yang secara
              finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat
              membuat kesepakatan penyesuaian upah

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Tetapi PHK harus jalan paling
              akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa PHK,
              namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja



              Ringkasan

              Pemerintah  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  (Kepmenaker)  Nomor  104
              Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus
              Disease 2019 (COVID-19).


                                                           364
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370