Page 361 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 361

Judul             Kemenaker Terbitkan Aturan tentang WFO hingga PHK saat PPKM
                Nama Media        harianjogja.com
                Newstrend         Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
                Halaman/URL  https://news.harianjogja.com/read/2021/08/16/500/1080175/kemenaker
                                  -terbitkan-aturan-tentang-wfo-hingga-phk-saat-ppkm
                Jurnalis          Rio Sandy Pradana
                Tanggal           2021-08-16 11:47:00
                Ukuran            0
                Warna             Warna
                AD Value          Rp 10.000.000
                News Value        Rp 30.000.000
                Kategori          Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan           Korporasi
                Sentimen          Positif



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
              (Kepmenaker)  No.  104/2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Hubungan  Kerja  Selama  Masa
              Pandemi Covid-19. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
              Indah Anggoro Putri mengatakan, Kepmenaker No. 104/2021 mencakup tiga hal.



              KEMENAKER TERBITKAN ATURAN TENTANG WFO HINGGA PHK SAAT PPKM

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
              (Kepmenaker)  No.  104/2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Hubungan  Kerja  Selama  Masa
              Pandemi Covid-19.

              Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri
              mengatakan, Kepmenaker No. 104/2021 mencakup tiga hal.
              Pertama,  pelaksanaan  sistem  kerja  dari  rumah  atau  work  from  home  (WFH)  dan  bekerja  di
              kantor/tempat kerja atau work from office (WFO).

              Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur
              dalam beleid ini adalah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

              "Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
              yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
              Putri dalam siaran pers, Senin (16/8/2021).

              Adapun,  untuk  WFO,  harus  diatur  persentase  pekerja  yang  bekerja  secara  WFO,  serta
              pengaturan  shifting  atau  pembagian  waktu  kerja  dan  hari  kerja  dalam  satu  bulan  secara
              bergiliran.

              "Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
              ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," ujarnya.


                                                           360
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366