Page 360 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 360
Putri menambahkan, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-
hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah
sebelum penyesuaian.
Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah
pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil
jika pandemi COVID-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
"Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada
jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan
pekerja," kata Putri.
Putri memberi catatan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan,
maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah
tidak mampu.
"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
pungkasnya. (osc)
359
