Page 363 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 363

Judul               Kepmenaker soal Hubungan Kerja di Masa Pandemi Atur Tiga Hal
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
                Halaman/URL         https://nasional.tempo.co/read/1495057/kepmenaker-soal-hubungan-
                                    kerja-di-masa-pandemi-atur-tiga-hal
                Jurnalis            Tempo.co
                Tanggal             2021-08-16 11:39:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber
              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena itu, dalam Kepmenaker ini kita ingin
              menekankan pentingnya dialog sosial. Karena kita ingin semua pihak benar-benar terlindungi
              dari dampak pandemi ini

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam Kepmenaker tersebut,
              kita  sampaikan  acuan  atau  pedoman  bagi  pengusaha  dan  pekerja  yaitu  pengusaha  yang
              memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jam kerja juga diatur dengan
              sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar
              bekerja dari rumah saja

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Lalu perusahaan yang secara
              finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat
              membuat kesepakatan penyesuaian upah

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kalau sudah dilakukan upaya-
              upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan
              bersama antara pengusaha dan pekerja

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam dialog bipartit dengan
              putusan  PHK  kiranya  melibatkan  dinas  ketenagakerjaan  setempat.  Dan  jangan  lupa  hak-hak
              pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  menerbitkan  aturan  yang  mengatur  hubungan  kerja  di  masa
              pandemi  Covid-19,  khususnya  di  masa  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat
              (PPKM). Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker)
              Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi
              Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


                                                           362
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368