Page 362 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 362
Dalam Kepmenaker No. 104/2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan.
Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah.
Perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain bagi pekerja,
yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum penyesuaian.
Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam beleid ini adalah pencegahan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil jika
pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
"Namun, harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja," katanya.
Jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan, maka harus dibuktikan
dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah tidak mampu.
Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat
dan jangan lupa tetap memberikan hak-hak pekerja walaupun perusahaan itu bangkrut.
361
