Page 370 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 370
Judul Respons Dampak Pandemi, Kemenaker Terbitkan Aturan WFH, WFO,
dan PHK
Nama Media kompas.com
Newstrend Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/08/16/105804226/respons-
dampak-pandemi-kemenaker-terbitkan-aturan-wfh-wfo-dan-phk
Jurnalis Dwi Nur Hayati
Tanggal 2021-08-16 10:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kepmenaker merupakan wujud respons kami
terhadap adanya dampak pandemi Covid-19 dalam hubungan kerja. Utamanya, di masa
pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam Kepmenaker kami juga ingin
menekankan pentingnya dialog sosial
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam Kepmenaker tersebut,
kami sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja bahwa pengusaha yang
memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jam kerja juga diatur dengan
sebaik-baiknya dengan mengutamakan pekerja yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit
diminta agar bekerja dari rumah saja
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Apabila perusahaan yang
secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja
dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Meski demikian, PHK harus
jadi langkah paling akhir dan satu-satunya jika sudah dilakukan upaya-upaya lain tetapi tidak
ada jalan lain. Namun, keputusan ini harus sesuai kesepakatan bersama antara pengusaha dan
pekerja
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam dialog bipartit dengan
putusan PHK, disarankan untuk melibatkan dinas ketenagakerjaan (disnaker) setempat. Paling
penting, hak-hak para pekerja harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut
369
