Page 372 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 372
Ia menambahkan, peraturan Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 juga berlaku bagi perusahaan
yang terpaksa merumahkan pekerja akibat dampak pandemi Covid-19.
Dalam peraturan itu menjelaskan bahwa pekerja buruh tetap berhak atas gaji atau upah saat
dirumahkan.
"Apabila perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja,
maka pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," imbuh Putri.
Penyesuaian upah itu termasuk dalam perhitungan iuran manfaat jaminan sosial, pesangon, dan
hak-hak lain bagi pekerja. Nilai yang diberikan juga harus mengacu kepada upah sebelum
penyesuaian.
Adapun cakupan ketiga dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021, Putri menjelaskan, hal ini terkait
dengan pencegahan pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
Dalam Kepmenaker, PHK merupakan jalan terakhir yang bisa diambil bila pandemi Covid-19
berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
"Meski demikian, PHK harus jadi langkah paling akhir dan satu-satunya jika sudah dilakukan
upaya-upaya lain tetapi tidak ada jalan lain. Namun, keputusan ini harus sesuai kesepakatan
bersama antara pengusaha dan pekerja," ucap Putri.
Lebih lanjut, ia menambahkan, apabila PHK terpaksa dilakukan karena ketidakmampuan
finansial, maka perusahaan harus memberikan bukti laporan keuangan secara nyata.
"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK, disarankan untuk melibatkan dinas ketenagakerjaan
(disnaker) setempat. Paling penting, hak-hak para pekerja harus tetap diberikan walaupun
perusahaan itu bangkrut," ujar Putri.
371
