Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Judul Kepala Daerah Diminta Terapkan Upah Minimum sesuai Keputusan
Pemerintah Pusat
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/16/210000526/kepala-
daerah-diminta-terapkan-upah-minimum-sesuai-keputusan-pemerintah-
pusat-
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-11-16 21:00:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan
yang ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UM (upah minimum) dimaksudkan sebagai
perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi
tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Selain itu, kebijakan UM ditujukan sebagai salah
satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia
melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, bagi kepala daerah yang tidak
menetapkan upah minimum sesuai dengan keputusan pemerintah pusat maka ada pengenaan
sanksi. Pengenaan sanksi ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri sendiri kata
Ida, telah melayangkan surat kepada kepala daerah. Adapun sanksi tersebut paling terberat
adalah pemberhentian dari jabatannya.

KEPALA DAERAH DIMINTA TERAPKAN UPAH MINIMUM SESUAI KEPUTUSAN
PEMERINTAH PUSAT

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, bagi kepala daerah yang tidak
menetapkan upah minimum sesuai dengan keputusan pemerintah pusat maka ada pengenaan
sanksi.

168