Page 170 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Pengenaan sanksi ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri sendiri kata Ida,
telah melayangkan surat kepada kepala daerah. Adapun sanksi tersebut paling terberat adalah
pemberhentian dari jabatannya.

"Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang
disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014," jelasnya melalui konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).

Ida menambahkan bahwa penetapan upah minimum ini adalah proyek strategis nasional. Oleh
karena itu, pihaknya membuat formulasi upah minimum dengan mengacu Undang-Undang (UU)
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

"UM (upah minimum) dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya
tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Selain
itu, kebijakan UM ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk
mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing,"
kata dia.

Selain sanksi terhadap kepala derah, perusahaan pun juga akan menerima sanksi. Namun, sanksi
yang dikenakan kepada perusahaan yang membayar upah kepada para pekerja/buruhnya di
bawah upah minimum ada dua macam. Pertama, sanksi pidana dengan kurungan penjara
maksimal 4 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Sanksi kedua yakni perusahaan akan terancam kena denda. "Atau membayar
denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan setinggi-tingginya adalah Rp 400 juta," sambung
Dinar. Apabila terdapat perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, pekerja/buruh dapat
melaporkannya kepada Dinas Ketenagakerjaan yang ada di daerah masing-masing. Namun,
pengaduannya harus disertai bukti untuk melengkapi pengaduan mengenai upah minimum.

169