Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 166
"UM dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar
terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," kata Ida.
UMP 2022 Diperkirakan Naik 1,09 Persen Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan ditujukan untuk meminimalkan disparitas antar-wilayah. Hal tersebut
diungkap oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri.
"Jadi filosofi upah minimum dari PP 36 itu sebenarnya adalah keseimbangan yang akhirnya
meminimalisir disparitas atau kesenjangan antar wilayah," jelas Indah dalam diskusi virtual
penetapan upah minimum 2022, seperti dikutip dari Antara, Senin (15/11/2021).
Penetapan upah minimum dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan di daerah yang kisaran
upahnya masih di bawah rata-rata nilai kebutuhan konsumsi.
Sementara, anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar Joko Santosa mengatakan
bahwa PP Nomor 36/2021 ditujukan untuk mewujudkan keadilan antar-wilayah di Indonesia.
"Upah minimum yang saat ini ditujukan untuk adil antar-wilayah. Jadi semua wilayah itu akan
dikerucutkan di dalam batas atas dan batas bawah melalui mekanisme penerapan upah minimum
oleh pemerintah," katanya.
Dikutip dari materi seminar Penetapan Upah Minimum 2022 milik Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri, jika
dihitung berdasarkan data BPS maka rata-rata penyesuaian UMP 2022 sebesar 1,09 persen.
UMP 2022 terendah dibukukan oleh Jawa Tengah dengan besaran Rp 1.813.011. Sedangkan
UPM tertinggi dicatatkan oleh DKI Jakarta dengan nilai Rp 4.453.724.
Dari 34 Provinsi, 4 Provinsi yang Nilai UM Tahun 2021 lebih tinggi dari Batas Atas Upah Minimum,
sehinggaUM Tahun 2022 ditetapkan nilainya sama dengan upah minimum tahun 2021.Keempat
Provinsi dimaksud, yaitu:
1. Sumatera Selatan (Rp 3.144.446)
2. Sulawesi Utara (Rp 3.310.723)
3. Sulawesi Selatan (Rp 3.165.876)
4. Sulawesi Barat (Rp 2.678.863).
165
