Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 162
PEMERINTAH PASTIKAN UMP 2022 CUMA NAIK SEBESAR 1,09 PERSEN,
ALASANNYA?
Kementerian Ketenagakerjaan, memastikan kenaikan upah minimum pada 2022 sebesar 1,09
persen secara nasional. Hal ini sesusai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebutkan penerapan upah miminum dengan
ketentuan PP 36 Tahun 2021 untuk memperbaiki struktur upah Indonesia.
"Semangat dari formula UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut
dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing wilayah," ujar
Ida Konferensi pers daring, Selasa (16/11/2021).
Ia mengungkapkan saat ini upah minimum saat ini belum memiliki korelasi dengan angka rata-
rata konsumsi, median upah hingga tingkat pengangguran.
Selain itu, jika melihat median upah secara Internasional Indonesia termasuk salah satu tertinggi.
Ida mengatakan idealnya, median upah berada di kisaran 0,4 sampai 0,6 persen, tapi Indonesia
sudah lebih dari 1. Sehingga perlu ada penyesuaian formula perhitungan upah minimum.
"Kondisi ini membuat sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan
berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan," jelasnya.
Selain itu upah yang terlalu tinggi juga menurutnya bisa berpengaruh pada indeks daya saing
Indonesia dan juga kepastian hukum di Indonesia, sehingga mempengaruhi kepercayaan
investor dan bisnis.
Kemudian dampak lainnya, seperti terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya
substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK),
mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai upah minimum tinggi ke
yang lebih rendah, hingga mendorong tutupnya perusahaan.
Sekadar informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan melakukan aksi
mogok serentak secara nasional yang direncanakan pada Desember 2021.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tuntutan utama pihaknya untuk menolak penerapan upah
minimum oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 2022 sebesar 1,09 persen.
"Mogok nasional direncanakan pada awal Desember 2021. Tanggalnya kemungkinan tentatif
yaitu 6 atau 8 Desember, namun belum ada keputusan resmi dari semua gabungan serikat
buruh," tutur Said Iqbal dalam konferensi pers virtual KSPI pada Selasa (16/11/2021).
Ia mengatakan pemogokan akan diikuti sekitar 2 juta buruh di lebih dari 30 provinsi, dimana
menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia.
Selain itu, Said Iqbal mengungkapkan buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa besok di
daerah masing-masing dimana dipusarkan di kantor Gurbenur, hingga DPRD.[].
161
