Page 160 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Sarman Simanjorang
mengatakan formula penetapan UM itu lebih moderat ketimbang dengan mekanisme
perundingan lewat jalur tripartit.

Selain itu, nilai rata-rata kenaikan UM tahun depan yang dipatok sebesar 1,09 persen dinilai
sudah menggambarkan kemampuan pengusaha pada 2022.

"Menurut hemat saya, kondisi ekonomi saat ini, kenaikan upah minimum dengan formula baru
sudah sangat moderat sekali, kaum pekerja harus bisa menerima dengan bijaksana," kata
Sarman melalui sambungan telepon, Selasa (16/11/2021).

Sarman menuturkan formula baru itu juga menimbulkan kepastian hukum dan sentimen positif
bagi investor nantinya. Alasannya, biaya produksi ihwal upah buruh bergerak stabil mengikuti
kondisi perekonomian tahun berjalan.

"Kalau dulu mengacu pada standar kebutuhan hidup layak [KHL] itu tidak ada kepastian bagi
dunia pengusaha karena yang ada negosiasi di Depenas kadang bisa naik 10 persen, 20 persen
malah bisa 40 persen," kata dia.

Pemerintah pusat mengancam bakal memberhentikan secara permanen gubernur atau kepala
daerah yang tidak mengikuti formulasi penghitungan upah minimum (UM) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sanksi itu diambil untuk memastikan
program strategis nasional ihwal UM dapat ditaati oleh setiap daerah. Harapannya, kata Ida,
penetapan UM yang mengacu pada formula baku dalam PP itu dapat menciptakan iklim usaha
yang berdaya saing dan kondusif bagi pengusaha.

"Mendagri sudah menyampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan ini," kata Ida saat mengadakan konferensi pers secara daring,
Selasa (16/11/2021).

159