Page 158 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 158
Ida menyampaikan Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat
pada 21 November 2021. Namun karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional, maka
penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
Selain itu dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan pada 30 November
2021 yang mana dilakukan setelah penetapan UMP.
Ida juga mengungkapkan tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor. Namun
Upah Minimum Sektor (UMS) yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih tetap berlaku
hingga berakhir atau UMP/UMK daerah tersebut lebih tinggi.
"Apa yang saya sampaikan juga telah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui
surat edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SC Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022
Kepada Seluruh Gubernur," jelasnya.
Ida memaparkan, kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis
nasional sebagaimana diamanatkan UU No 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya yaitu PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Dia bilang, upah minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah bagi
pekerja atau buruh dengan masa kerja yang bersangkutan kurang dari satu tahun.
"Semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan antarwiayah. Keadilan
antarwilayah dicapai berdasarkan pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-
masing wilayah," pungkasnya.
Winarko.
157
