Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 156
melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun
2022 kepada seluruh gubernur.
Adapun dia mengatakan upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan
wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak
ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2
November 2020, tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut
telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha.
Kemnaker, kata dia, juga telah menyampaikan data-data yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik dalam penetapan UM kepada seluruh gubernur. Dengan demikian seluruh kepala daerah
dapat menetapkan upah minimum sesuai ketentuan dan sekaligus mencermati kondisi
didaerahnya berdasarkan indikator makro daerahnya.
155
