Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 155
Judul Menaker Sebut Rata-rata Kenaikan Upah Minimum 1,09 Persen, Buruh
Siap-siap Kecewa
Nama Media bizlaw.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bizlaw.id/read/49978/Menaker-Sebut-Rata-rata-Kenaikan-Upah-
Minimum-109-Persen-Buruh-Siap-siap-Kecewa
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-16 21:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita
tunggu para gubernur. Data BPS sudah kami sampaikan ke para gubernur. Nanti pada saatnya
gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi secara nasional itu kenaikannya 1,09 persen
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena 21 November merupakan hari libur
nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu tgl 20
November 2021
MENAKER SEBUT RATA-RATA KENAIKAN UPAH MINIMUM 1,09 PERSEN, BURUH
SIAP-SIAP KECEWA
Kementerian Ketenagakerjaan melansir rata-rata kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1,09
persen. Hal itu berdasarkan simulasi dari data Badan Pusat Statistik.
"Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur. Data BPS sudah kami
sampaikan ke para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi
secara nasional itu kenaikannya 1,09 persen," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
konferensi pers virtual Selasa, 16 November 2021.
Hal itu, kata dia berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan
turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ida memastikan bahwa gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021.
"Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
lambat satu hari sebelumnya, yaitu tgl 20 November 2021," kata Ida.
Setelah menetapkan UMK, maka kata dia, harus dilakukan paling lambat 30 November 2021 dan
dilakukan setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri
154
