Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 159

Judul               UMP 2022, Kadin Minta Gubernur Taati Instruksi Pemerintah Pusat
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20211116/12/1466849/ump-2022-
                                    kadin-minta-gubernur-taati-instruksi-pemerintah-pusat
                Jurnalis            Nyoman Ary Wahyudi
                Tanggal             2021-11-16 21:12:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Wakil  Ketua  Umum  Bidang  Pengembangan  Otonomi  Daerah
              Kadin) Menurut hemat saya, kondisi ekonomi saat ini, kenaikan upah minimum dengan formula
              baru sudah sangat moderat sekali, kaum pekerja harus bisa menerima dengan bijaksana

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Wakil  Ketua  Umum  Bidang  Pengembangan  Otonomi  Daerah
              Kadin) Kalau dulu mengacu pada standar kebutuhan hidup layak [KHL] itu tidak ada kepastian
              bagi dunia pengusaha karena yang ada negosiasi di Depenas kadang bisa naik 10 persen, 20
              persen malah bisa 40 persen

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mendagri sudah menyampaikan surat kepada
              gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada
              gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini


              Ringkasan

              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta setiap gubernur atau kepala daerah mematuhi
              ketentuan penetapan upah minimum atau UM sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
              Kadin Sarman Simanjorang mengatakan formula penetapan UM itu lebih moderat ketimbang
              dengan mekanisme perundingan lewat jalur tripartit.



              UMP 2022, KADIN MINTA GUBERNUR TAATI INSTRUKSI PEMERINTAH PUSAT

              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta setiap gubernur atau kepala daerah mematuhi
              ketentuan penetapan upah minimum atau UM sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


                                                           158
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164