Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 154
agenda pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
Raker dengan Komisi IX DPR RI Selasa (16/11).
Menaker menyambut positif hasil pengukuran IPK 2020 tersebut, dan mengatakn, SDGs
merupakan suatu rencana aksi global yng disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk
Indonesia. Guna mengakhiri kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, serta melindungi
lingkungan.
Dengan meng-integrasikan SDGs ke IPK, lanjut Ida, maka hasil pengukuran IPK dapat digunakan
juga untuk pencapaian SDGs. Sembilan indikator utama IPK, yakni; Pertama; perencanaan
tenagakerja tahun 2019, sebesar 8,17 %, dan meningkat pada tahun 2020, menjadi 8,63 %.
Indikator kedua; penduduk dan Tenagakerja pada 2019 sebesar 6,29 %, naik menjadi 6,68 %
Ketiga; kesempatan kerja dari 10 % pada 2019 menjadi 10,3 % pada 2020. Indikator keempat;
IPK pelatihan dan kompetensi kerja pada 2019, sebesar 8,1%, meningkat menjadi 10,26 %.
Kelima: produktivitas tenagakerja naik, dari 4,33% menjadi 5,08%. Keenam; hubungan
industrial pada 2019 sebesar 3,52%, menjadi 3,63% pada 2020.
Indikator ketujuh; kondisi lingkungan kerja pada 2019 sebesar 3,34%, menjadi 5,24% pada
2020. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja pada 2019 sebesar 8,88%, turun menjadi 8,59%
IPK jaminan sosial tenagakerja pada 2019 sebesar 8,44%, naik menjadi 9,51% pada 2020.
"Tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003, adalah;
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Serta
mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenagakerja sesuai kebutuhan
pembangunan nasional dan daerah. Juga memberika pelindungan pada tenagakerja dalam
mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenagakerja dan keluarganya,"
papar Menaker.
Disebutkan, 5 tujuan pengukuran IPK, yakni; Pertama, untuk mengetahui hasil pmbangunan
ketenagakerjaan, secara keseluruhan, maupun program disetiap daerah. Tujuan kedua;
menyusun peta pembangunan ketenagakerjaan.
Tujuan ketiga, bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan
ketenagakerjaan. Keempat; dasar pembinaan pembangunan ketenaga kerjaan di daerah. Tujuan
kelima, dasar penyusunan program pembangunan ketenagakerjaan.
[ira].
153
