Page 149 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 149

Judul               Jelang Penetapan UMP 2022, Gubernur Tak Akan Ambil Langkah
                                    Populis
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20211116/12/1466864/jelang-
                                    penetapan-ump-2022-gubernur-tak-akan-ambil-langkah-populis
                Jurnalis            Nyoman Ary Wahyudi
                Tanggal             2021-11-16 21:26:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hendri Satrio (Pengamat politik dari Universitas Paramadina) Walaupun ada kesan
              untuk mencari popularitas, banyak gubernur akan mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah
              pusat karena risikonya tidak besar

              positive - Hendri Satrio (Pengamat politik dari Universitas Paramadina) Jalan tengah yang paling
              baik  menurut  saya  mengikuti  pusat,  kepentingannya  kan  bukan  hanya  mencari  popularitas
              dengan pekerja

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mendagri sudah menyampaikan surat kepada
              gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada
              gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini
              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketentuan penetapan upah minimum ini adalah
              program strategis nasional



              Ringkasan

              Gubernur  atau  kepala  daerah  dinilai  tidak  akan  mengambil  kebijakan  yang  populis  untuk
              mendulang  popularitas  menyusul  rencana  penetapan  upah  minimum  atau  UM  pekan  depan.
              Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan para kepala daerah itu
              cenderung memilih kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ihwal kenaikan rata-
              rata nilai UM yang dipatok sebesar 1,09 persen tahun depan.











                                                           148
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154