Page 176 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

MENAKER : KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUN UNTUK MELINDUNGI
PEKERJA/BURUH
Penetapan Upah Minimun (UM)untuk melindungi Pekerja/Buruh.

Kebijakan UM ini, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai salah
satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia
melalui pengupahan yang adil dan berdaya Penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022,
berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No. 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan,

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar
upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.

Penetapan UM ini, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai
salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi
Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

“UM adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan,” kata Menaker
Ida Fauziyah dalam Konferensi Pers secara Virtual yang dipandu Sekjen Kemnaker,Annwar
Sanusi darii kantor Pusat Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Selasa (16/11)

Dijelaskan penetapan UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November
2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih
tinggi.

“Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha,” ujar Ida Fauziyah
didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur,
Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November
2021. Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP
harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

“Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP,” katanya.

Ida Fauziyah menegaskan semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Ia menilai
keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di
masing-masing wilayah.

Ditambahkan Menaker, mencermati UM yang ada saat ini tidak memili korelasi sama sekali
dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya.
Contohnya, ada suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai
UM hampir 2 kali dari kota.

“Ada pula, kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa
memiliki nilai UMK yang sangat tinggi,” katanya.

175