Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 211
"Gubernur harus menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) paling lambat 21 November 2021,"
kata Menteri Ketenagakerkaan Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa 16 November 2021.
Namun, dia menjelaskan, batas waktu ini tidak menjadi hal baku lantaran pada tanggal tersebut
bertepatan dengan hari libur nasional. Dengan begitu, Pemda diusulkan untuk menetapkan UM
paling lambat pada 20 November 2021.
"Karena tanggal 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapannya paling lambat
dilakukan satu hari sebelumnya, yaitu 20 November," ujarnya.
Dia berharap Pemda melakukan hitung-hitungan secara cermat dalam menentukan UM tahun
depan. Hal ini bisa disesuaikan dengan berbagai indikator ekonomi makro, yaitu pertumbuhan
ekonomi, inflasi, kemiskinan hingga pengangguran terbuka.
"Kita minta ke gubernur untuk menyampaikan ke Wali Kota/Bupati dengan demikian kepala
daerah dapat menetapkan UM dan berdasarkan indikator makro. Hal tersebut disampaikan juga
data BPS (Badan Pusat Statistik) tersebut pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan
sehingga data pengangguran terbuka," ucapnya.
Ida melanjutkan, penetapan UM merupakan program strategis nasional dan diamanatkan dalam
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta kerja. Hal ini juga diturunkan dalam
beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya
tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja," tuturnya.
210
