Page 215 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 215

Presiden KSPI, Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi mogok nasional, yang dimulai pada
              beberapa  daerah.  Dia  meminta  para  pemilik  usaha  untuk  memberikan  izin  buruh  untuk
              melakukan demo.

              "Dari informasi yang diterima seluruh daerah meminta izin untuk mogok daerah. Jadi mereka
              akan menghentikan proses produksi, melumpuhkan produksi di daerah masing-masing secara
              bergelombang," katanya dalam konferensi pers, Selasa (16/11/2021).

              Said mengatakan akan ada 4 langkah tindakan aksi mulai dari unjuk rasa daerah, lalu berlanjut
              pada  unjuk  rasa  nasional  di  istana  dan  Kementerian  Ketenagakerjaan  yang  dimulai  besok
              (17/11). Nantinya puncak aksi atau unjuk rasa nasional masih belum diputuskan, tentative pada
              6,7 atau 8 Desember, yang akan diikuti sebanyak 2 juta buruh.

              "Semua aksi akan dikoordinasikan kepada Satgas Covid - 19 dan aparat setempat, dan juga
              semua prosedur akan dipenuhi," jelasnya.

              Said  mengatakan  unjuk rasa  tingkat daerah  sudah  mendapatkan  izin  dari  otoritas  setempat.
              Dengan adanya pengumuman Menteri nanti eskalasi unjuk rasa akan meninggi.

              "Kalau unjuk rasa nasional kita belum tentukan, masih menunggu tanggalnya tapi tentative 6,7,
              dan 8 pada H-3 akan kita beri tahu," katanya.

              Terbaru Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah mengumumkan resmi simulasi kenaikan
              rata-rata  UMP  2022  berdasarkan  PP  No  36  Tahun  2021  tentang  pengupahan.  Terungkap
              kenaikan UMP 2022 sebesar rata-rata 1,09%.

              "Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS
              rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur,"
              kata Ida dalam pernyataan resmi, Selasa (16/11).
              Penetapan UMP Gubernur harus menetapkan paling lambat dilakukan pada tanggal 21 November
              2021. Sementara untuk UMK pada paling lambat pada tanggal 30 November 2021.(hoi/hoi).




































                                                           214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220