Page 219 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 219
Nomor 23 Tahun 2014 beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
“Sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan pengupahan, di antaranya
adalah mendapatkan sanksi administrasi, teguran tertulis, sampai yang terberat pemberhentian
sementara hingga permanen,” kata Ida dalam telekonferensi pers, Selasa (16/11/2021).
Menurut Ida, aturan ini untuk melindung pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu
rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Selain itu, kebijakan upah
minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk
mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.
“Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan,”
ungkapnya.
Ida menambahkan, penetapan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan
perundangan berpotensi menurunkan Indeks daya saing khususnya pada aspek kepastian
hukum, dan menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.
Sebaliknya, jika ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka akan berpotensi menghambat
perluasan kesempatan kerja baru, substitusi tenaga kerja ke mesin, hingga memicu PHK.
“Selain itu mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi
kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, perusahaan bangkrut, dan
mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah,”
imbuhnya.
218
