Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Judul Kepala Daerah Tidak Taat Aturan Pengupahan Akan Dicopot
Nama Media infoindonesia.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.infoindonesia.id/read/2021/11/16/9899/kepala-daerah-
tidak-taat-aturan-pengupahan-akan-dicopot
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2021-11-16 20:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak
mengikuti ketentuan pengupahan, di antaranya adalah mendapatkan sanksi administrasi,
teguran tertulis, sampai yang terberat pemberhentian sementara hingga permanen

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upah minimum adalah upah terendah yang
ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari
satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain itu mendorong terjadinya relokasi dari
lokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih
rendah, perusahaan bangkrut, dan mempersempit ruang dialog kesepakatan upah serta
penerapan struktur dan skala upah

Ringkasan

Kepala daerah yang tidak menaati aturan pengupahan dapat dikenakan sanksi tegas dari
pemerintah pusat. Sanksi ini mulai dari teguran, sanksi administrasi, hingga dicopot dari jabatan.
Hal itu disampaikan langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat mengumumkan upah
minimum provinsi (UMP) 2022. Ida menegaskan, sanksi tersebut mengacu pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

KEPALA DAERAH TIDAK TAAT ATURAN PENGUPAHAN AKAN DICOPOT

Kepala daerah yang tidak menaati aturan pengupahan dapat dikenakan sanksi tegas dari
pemerintah pusat. Sanksi ini mulai dari teguran, sanksi administrasi, hingga dicopot dari jabatan.

Hal itu disampaikan langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat mengumumkan upah
minimum provinsi (UMP) 2022. Ida menegaskan, sanksi tersebut mengacu pada Undang-Undang
217