Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 221

Kebijakan  penetapan  Upah  Minimum  (UM)  adalah  salah  satu  program  strategis  nasional,
              sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
              dan aturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              UM dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar
              terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja, kata Ida.

              UMP 2022 Diperkirakan Naik 1,09 Persen Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan ditujukan untuk meminimalkan disparitas antar-wilayah. Hal tersebut
              diungkap oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
              Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri.

              Jadi  filosofi  upah  minimum  dari  PP  36  itu  sebenarnya  adalah  keseimbangan  yang  akhirnya
              meminimalisir  disparitas  atau  kesenjangan  antar  wilayah,  jelas  Indah  dalam  diskusi  virtual
              penetapan upah minimum 2022, seperti dikutip dari Antara, Senin (15/11/2021).

              Penetapan upah minimum dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan di daerah yang kisaran
              upahnya masih di bawah rata-rata nilai kebutuhan konsumsi.

              Sementara, anggota Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar Joko Santosa mengatakan
              bahwa PP Nomor 36/2021 ditujukan untuk mewujudkan keadilan antar-wilayah di Indonesia.

              Upah minimum yang saat ini ditujukan untuk adil antar-wilayah. Jadi semua wilayah itu akan
              dikerucutkan di dalam batas atas dan batas bawah melalui mekanisme penerapan upah minimum
              oleh pemerintah, katanya.

              Dikutip dari materi seminar Penetapan Upah Minimum 2022 milik Direktur Jenderal Pembinaan
              Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Kemnaker  Indah  Anggoro  Putri,  jika
              dihitung berdasarkan data BPS maka rata-rata penyesuaian UMP 2022 sebesar 1,09 persen.
              UMP 2022 terendah dibukukan oleh Jawa Tengah dengan besaran Rp 1.813.011. Sedangkan
              UPM tertinggi dicatatkan oleh DKI Jakarta dengan nilai Rp 4.453.724.

              Dari 34 Provinsi, 4 Provinsi yang Nilai UM Tahun 2021 lebih tinggi dari Batas Atas Upah Minimum,
              sehinggaUM Tahun 2022 ditetapkan nilainya sama dengan upah minimum tahun 2021.Keempat
              Provinsi dimaksud, yaitu: 1. Sumatera Selatan (Rp 3.144.446) 2. Sulawesi Utara (Rp 3.310.723)
              3. Sulawesi Selatan (Rp 3.165.876) 4. Sulawesi Barat (Rp 2.678.863).




























                                                           220
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226