Page 225 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 225
Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat tanggal 21 November
2021, tetapi karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus
dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tgl 20 Nov 2021.
Sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan paling lambat tanggal
30 Nov 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP.
Sementara itu pengaturan upah pada Usaha Mikro dan Kecil dikecualikan dari ketentuan upah
minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja dengan pengusaha.
"Pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada Usaha Mikro dan Kecil. Sekurang-
kurangnya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% di atas garis kemiskinan," ucapnya.
Ida mengatakan bila penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan
perundangan berpotensi menurunkan Indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek
kepastian hukum, serta Menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.
Tetapi jika ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka akan berpotensi menghambat perluasan
kesempatan kerja baru. Dampak lainnya adalah terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin dan
meningkatkan jumlah pemutusan hubungan kerja.
Dari segi lokasi investasi juga mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang memiliki
nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah.
"Serta mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini,"
ucapnya.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
224
