Page 229 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"KSPI sudah melakukan koordinasi dengan serikat buruh lain. Hampir lebih dari 60 federasi
serikat buruh di tingkat nasional dan lima konfederasi di tingkat nasional menyatakan akan
menggelar mogok nasional," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa, 16 November 2021.

TOLAK PENETAPAN UPAH MINIMUM 2022, DUA JUTA BURUH BAKAL MOGOK
NASIONAL

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan mengatakan lebih dua
juta buruh dari ratusan ribu pabrik akan melaksanakan mogok nasional alias berhenti produksi
untuk menolak penetapan upah minimum 2022.

"KSPI sudah melakukan koordinasi dengan serikat buruh lain. Hampir lebih dari 60 federasi
serikat buruh di tingkat nasional dan lima konfederasi di tingkat nasional menyatakan akan
menggelar mogok nasional," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa, 16 November 2021.

Mogok kerja tersebut rencananya akan dilakukan pada awal Desember 2021. Adapun tanggal
pasti mogok tersebut masih tentatif dan belum diputuskan oleh gabungan serikat buruh, namun
diperkirakan pada 6-8 Desember 2021.

Sebelum dilaksanakannya mogok nasional, mogok direncanakan juga di daerah atau mogok
daerah alias modar. Mogok daerah itu direncanakan dilakukan bergelombang di masing-masing
daerah.
Buruh juga akan melaksanakan unjuk rasa di daerah. Demonstrasi akan dilakukan di kantor
pemerintah dan legislatif di daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Unjuk rasa juga
nantinya akan dilakukan secara nasional di Istana Negara, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,
dan gedung DPR.
"Kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan Menteri Ketenagakerjaan dan para
menteri yang telah melakukan pemufakatan jahat. Untuk jangka panjang bukan naik upah
minimum, turun karena ada istilah batas atas dan batas bawah," tuturnya. Ia memastikan aksi
akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas
Covid-19.

Said Iqbal sebelumnya menyebut penetapan upah minimum pada tahun 2022 lebih buruk dari
pada pemerintahan era Presiden Soeharto atau masa orde baru. Seperti diketahui, pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Berlandaskan beleid tersebut, diproyeksikan rata-rata kenaikan upah minimum pada tahun 2022
hanya sebesar 1,09 persen. Di samping itu, beleid itu memuat adanya batas bawah dan batas
atas pada upah minimum.
"Menaker lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha dan pemilik modal,
dibandingkan memberi perlindungan kepada kaum pekerja atau buruh atau pegawai yang
mengembalikan rezim upah murah jauh lebih buruk dari zaman soeharto di era orde baru," ujar
Said Iqbal.

Karena itu, Iqbal mengatakan KSPI menolak keputusan Menteri Ketenagakerjaan mengenai
kenaikan upah minimum tahun depan. KSPI juga menolak PP Nomor 36 Tahun 2021 dengan
sedikitnya empat alasan.

228