Page 233 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 233
Judul Menaker Tegaskan Tak Ada Lagi Penangguhan Upah
Nama Media medcom.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPOV6gK-menaker-tegaskan-
tak-ada-lagi-penangguhan-upah
Jurnalis Nia
Tanggal 2021-11-16 19:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan () memastikan tidak ada lagi penangguhan upah, sehingga
seluruh perusahaan wajib membayarkan sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022 atau
Sektor (UMS) yang masih berlaku.
MENAKER TEGASKAN TAK ADA LAGI PENANGGUHAN UPAH
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan () memastikan tidak ada lagi penangguhan upah,
sehingga seluruh perusahaan wajib membayarkan sekurang-kurangnya sebesar upah minimum
2022 atau Sektor (UMS) yang masih berlaku.
"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenai sanksi pidana,"
ujar Menteri Ketenagakerjaan pada konferensi pers virtual, Selasa, 16 November 2021.
Ida menyampaikan 2022 secara nasional rata-rata sebesar 1,09 persen. Angka tersebut
berdasarkan simulasi data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menegaskan, Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada
21 november 2021. Namun karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional maka
penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
Sementara untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan pada 30
November 2021, yang dilakukan setelah penetapan UMP.
Selain itu, Ida juga mengungkapkan tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor.
Namun Upah Minimum Sektor (UMS) yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih tetap
berlaku hingga berakhir atau UMP/UMK daerah tersebut lebih tinggi.
Meski demikian, terkait dengan pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari
ketentuan upah minimum. Ida bilang, upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja
atau buruh dengan pengusaha.
232
