Page 232 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 232
Sementara itu, Ida menambahkan untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
dilakukan paling lambat pada 30 November 2021 dan sudah ada penetapan UMP.
Dalam keterangannya, Ida menuturkan bahwa batas waktu penetapan UMP dan UMK sudah
ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun
2022.
Selain itu, lanjut Ida, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan Undang-
Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektoral atau yang
dikenal dengan singkatan UMS.
Selain itu, Menaker Ida menyampaikan bahwa upah minimum adalah upah terendah yang
ditetapkan pemerintah dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Artinya, pekerja yang sudah menjalani masa kerja lebih dari satu tahun harus mendapatkan upah
efektif berdasarkan struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.
"Dengan demikian kenaikan upah masing-masing pekerja atau buruh akan sangat bergantung
dengan produktivitas yang dihasilkan," ujarnya Ida.
231
