Page 227 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 227
BURUH TUNTUT UMP DKI JAKARTA NAIK 10%, BEGINI RESPONS PENGUSAHA
PRIBUMI
Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang melambat, Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia (HIPPI) menilai langkah Serikat Buruh/Pekerja melakukan unjuk rasa di Balaikota
menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP sebesar 10% dirasa kurang tepat. Meski
begitu para pengusaha pribumi menyakini ekonomi Ibu Kota perlahan mulai pulih seiring
pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Data dan fakta BPS DKI Jakarta harus kita tanggung dan hadapi dengan penuh kebersamaan
dan berharap bahwa ke depan ekonomi Jakarta semakin tumbuh dan membaik sehingga UMP
berikutnya dapat naik untuk kesejahteraan pekerja yang lebih baik," ujar Ketua Umum DPD
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta dan Anggota LKS Tripartit Nasional,
Sarman Simanjorang di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Dengan semangat kebersamaan untuk selalu disiplin menjalankan prokes dalam aktivitas sehari
hari dan mensukseskan vaksinasi,maka perekonomian saat ini sedang merangkak diyakini akan
semakin membaik.
Kondisi saat ini adalah tanggung jawab bersama untuk mengawal dan menjaga agar kasus covid
19 ini tidak meledak lagi, sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2021 dan tahun 2022
tumbuh positif dan kesejahteraan pekerja otomatis juga akan semakin baik.
"Kita berharap agar Pemerintah DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan dalam menetapkan UMP
2022 berpedoman pada PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mengacu data resmi
dari BPS DKI Jakarta menyangkut pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja dan median upah," tambahnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kuartal
III tahun 2021 sebesar 2,43% di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51%. Selama
ini pertumbuhan ekonomi Jakarta selalu di atas rata-rata pertumbuhan nasional, tapi pada
kuartal III-2021 adalah sesuatu yang tidak lazim dimana pertumbuhan ekonomi Jakarta
melambat.
Terakhir kuartal II-2021 pertumbuhan ekonomi Jakarta masih di atas rata rata pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 10,91% sedangkan untuk nasional sebesar 7,07%, dan ekonomi
Jakarta masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal tersebut.
"Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Jakarta sangat terpuruk akibat pandemi covid 19.
Sebagai kota jasa, kebijakan PPKM sangat mempengaruhi berbagai aktivitas perekonomian di
DKI Jakarta," ujar Sarman Simanjorang.
Pemberlakuan PPKM darurat, kemudian PPKM level 1 sampai dengan 4 yang membatasi berbagai
aktivitas sektor usaha di DKI Jakarta membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat.
Berbagai sektor usaha seperti perdagangan, pariwisata, transportasi, aneka hiburan dan jasa
yang selama ini jadi penggerak ekonomi Jakarta nyaris stagnan.
Modal utama perekonomian Jakarta adalah pergerakan manusia, semakin bebas dan banyak
manusia bergerak. Maka disana berpeluang terjadi transaksi ekonomi, tapi selama
pemberlakukan PPKM praktis semua sangat dibatasi.
"Tapi kebijakan ini memang harus diambil dalam rangka mengendalikan penyebaran covid-19,
dan hasilnya dapat kita rasakan saat ini dimana dengan kesadaran dan dukungan seluruh elemen
masyarakat kita mampu mengendalikan covid-19 dan ekonomi kita sudah mulai merangkak,"
katanya. (akr).
226
