Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 213
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tidak ada lagi penetapan upah minimum
berdasarkan sektor alias UMS. Mulai tahun ini tak ada lagi penetapan UMS terbaru.
"UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS
tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS
tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," kata Ida dalam video virtual, Selasa
(16/11/2021).
Lanjutnya, bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun seharusnya menggunakan
upah aktual atau upah efektif berdasarkan pada struktur dan skala upah (SUSU) di masing-
masing perusahaan yang bersangkutan. Besaran upah efektif tersebut yaitu mengacu kepada
struktur dan skala upah.
"Manakala SUSU sudah diterapkan, maka akan terwujud distribusi upah di atas UM secara adil
antar jabatan/pekerja dengan berbasis pada kinerja individu dan produktivitas. Dengan demikian
kenaikan upah masing-masing pekerja/ buruh akan bergantung dengan produktivitas yang
dihasilkannya," katanya.
Dia menambahkan Pengaturan upah pada Usaha Mikro dan Kecil dikecualikan dari ketentuan
upah minimm. Adapun, ipah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja/buruh dengan
pengusaha.
"Terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada Usaha Mikro dan Kecil. Yaitu
sekurang-kurangnya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% diatas Garis Kemiskinan,"
tandasnya. (NDA)
212
