Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 212
Judul Tetapkan UMP Naik 1,09 Persen, Pemerintah Sebut Gunakan Aturan
Baru
Nama Media idxchannel.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/tetapkan-ump-naik-109-
persen-pemerintah-sebut-gunakan-aturan-baru
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2021-11-16 20:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2
November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut
telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manakala SUSU sudah diterapkan, maka akan
terwujud distribusi upah di atas UM secara adil antar jabatan/pekerja dengan berbasis pada
kinerja individu dan produktivitas. Dengan demikian kenaikan upah masing-masing pekerja/
buruh akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terdapat pengaturan upah terendah yang
dapat disepakati pada Usaha Mikro dan Kecil. Yaitu sekurang-kurangnya sebesar 50% dari rata-
rata konsumsi atau 25% diatas Garis Kemiskinan
Ringkasan
Pemerintah memastikan penetapan upah minimum dihitung berdasarkan aturan baru turunan
UU Cipta Kerja, tepatnya PP 36 Tahun 2021. Dalam aturan itu upah minimum hanya ditentukan
berdasarkan wilayah yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota
(UMP/UMK). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tidak ada lagi penetapan upah
minimum berdasarkan sektor alias UMS. Mulai tahun ini tak ada lagi penetapan UMS terbaru.
TETAPKAN UMP NAIK 1,09 PERSEN, PEMERINTAH SEBUT GUNAKAN ATURAN BARU
IDXChannel - Pemerintah memastikan penetapan upah minimum dihitung berdasarkan aturan
baru turunan UU Cipta Kerja, tepatnya PP 36 Tahun 2021. Dalam aturan itu upah minimum
hanya ditentukan berdasarkan wilayah yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum
kabupaten atau kota (UMP/UMK).
211
