Page 310 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 310
Judul Kepala Daerah Tetapkan Upah Minimum di Bawah Ketentuan bakal
Kena Sanksi
Nama Media investor.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://investor.id/business/271033/kepala-daerah-tetapkan-upah-
minimum-di-bawah-ketentuan-bakal-kena-sanksi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-16 19:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah pusat akan
memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak melakukan penentuan upah minimum
sesuai dengan ketentuan. Kementerian Dalam Negeri telah memberikan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur.
KEPALA DAERAH TETAPKAN UPAH MINIMUM DI BAWAH KETENTUAN BAKAL KENA
SANKSI
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah pusat
akan memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak melakukan penentuan upah
minimum sesuai dengan ketentuan. Kementerian Dalam Negeri telah memberikan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh
gubernur.
"Di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada mulai sanksi, teguran tertulis, kemudian
pemberhentian sementara sampai pemberhentian permanen," ucap Ida dalam konferensi pers
secara daring pada Selasa (16/11).
Pemberian sanksi ini berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Kemenaker sendiri telah melakukan simulasi tentang penetapan upah minimum di
seluruh Indonesia. Dari hasil perhitungan Kemenaker rata rata nasional kenaikan upah minimum
adalah 1,09%.
"Nanti pada saatnya Gubernur akan menetapkan tapi simulasinya secara nasional itu
kenaikannya 1,09%," ucap Ida.
Ida mengatakan upah minimum ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga
309
