Page 460 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Praktek penetapan UMP/K yang dilakukan oleh para Gubernur yang tidak sesuai dengan
ketentuan regulasi atau pun SE Menteri Ketenagakerjaan sudah lama terjadi, dan ini menjadi hal
yang biasa saja.

Pak Joko Widodo (Jokowi) pernah mengklaim dirinya sebagai gubernur pertama di DKI Jakarta
yang berani menaikkan upah minimum provinsi (UMP) hingga 44 persen. Pak Jokowi mengakui
bahwa kebijakannya ini mendapatkan protes dari kalangan pengusaha. Demikian juga Ahok dan
beberapa gubernur lainnya menaikan UMP tahun-tahun berikutnya tidak mengacu pada PP No.
78 Tahun 2015, yang pada saat itu pun sudah dilabelkan sebagai Program Strategis Nasional.

Saya menilai kewenangan yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(sebelumnya oleh UU No. 13 Tahun 2003) kepada para Gubernur untuk menetapkan UMP/K
adalah kewenangan yang tidak perlu diintervensi oleh Menteri Ketenagakerjaan. Para Gubernur
mengetahui kondisi ekonomi wilayahnya, dan akan menetapkan UMP/K sesuai kondisi
wilayahnya. Kalau pun ada rumus-rumus dalam PP No. 36 Tahun 2021 maka ketentuan tersebut
hanya sebatas acuan himbauan saja, bukan sebagai rumus yang mengatur 100 persen
kewenangan Gubernur.
Kalau Gubernur dipaksa mengikuti rumus-rumus di PP No. 36 Tahun 2021 maka bisa dikatakan
kewenangan Gubernur di UU Cipta Kerja dikerdilkan oleh PP no. 36 Tahun 2021 dan Gubernur
hanya sebagai "tukang stempel" saja. Kewenangan Gubernur dikebiri habis oleh rumus-rumus
tersebut.
Para Gubernur memiliki kepentingan terhadap penetapan UMP/K untuk mendukung konsumsi
masyarakat di wilayahnya sehingga daya beli pekerja/buruh yang baik dapat menggerakan
barang dan jasa di wilayahnya, dan pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di
wilayahnya.

Kalau dianalisas varibel-variabel yang ada dalam rumus penetapan UMP/K, saya menilai dengan
ketentuan penetapan UMP/K berdasarkan PP No. 36 tahun 2021, rata-rata konsumsi per kapita
cenderung akan turun. Sementara rata-rata jumlah anggota keluarga, dan rata-rata jumlah
anggota keluarga yang bekerja setiap tahunnya tidak berubah secara signifikan. Kondisi ini akan
menyebabkan nilai Batas Atas (BA) akan relatif cenderung turun.

Nilai BA yang relatif turun akan berdampak pada kenaikan UMP/K yang berada di bawah nilai
inflasi. Simulasi kenaikan UMP/K 2022 yang telah terpublikasi menunjukkan kenaikan UMP/K
mayoritas di bawah 1 persen dan ada juga yang tidak naik karena nilai BA di bawah nilai UMP/K
eksisting. Kenaikan di bawah 1 persen atau tidak naik, sementara nilai inflasi di atas 1 persen
memastikan daya beli buruh/pekerja dan keluarganya akan menurun. Upah buruh/pekerja
tergerus inflasi.

Kondisi penurunan daya beli ini akan menyumbang pada kondisi penurunan rata-rata konsumsi
per kapita di suatu wilayah, yang akan dijadikan data acuan untuk penetuan UMP/K tahun
berikutnya. Potensi penurunan rata-rata konsumsi per kapita ini pun akan dikontribusi oleh
penentuan upah minimum bagi pekerja di sektor usaha kecil mikro berdasarkan garis kemiskinan.

Para Gubernur pastinya tidak mau daya beli buruh/pekerja tergerus inflasi sehingga rata-rata
konsumsi per kapita di wilayahnya cenderung turun terus. Kondisi ini yang akan menjadi
"lingkaran setan" bagi perekonomian propinsi maupun kabupaten/kota di wilayahnya. Saya
berharap para Gubernur bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja
dengan melihat kondisi wilayahnya secara obyektif, tidak terpaku untuk mentaati rumus-rumus
di PP No. 36 Tahun 2021.

Pinang Ranti, 15 Nopember 2021.

459