Page 467 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 467
Winarso menyebut bahwa kesejahteraan kalangan pekerja telah terpukul oleh dua hal, yakni
pandemi Covid-19 dan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah.
Upah sektoral, misalnya, kini sudah ditiadakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari
2021 sebagai bagian dari aturan pelaksana UU Cipta Kerja.
"Parahnya, bahkan di DKI Jakarta banyak yang memberlakukan UMP lebih dari 1 tahun. Bahkan
sampai 5 tahun mereka masih UMP, sudah punya istri, anak, keluarga, upahnya masih UMP,"
ungkap Winarso.
Namun demikian, Winarso mengaku bahwa serikat pekerja juga mempertimbangkan keadaan
dunia usaha yang belum pulih benar akibat pandemi Covid-19. Sehingga, KSPI memberi batas
bawah negosiasi kenaikan UMP DKI 2022 di angka 7 persen, alias kenaikan menjadi sekitar Rp
4,8 juta.
"Kami juga menuntut Gubernur Anies Baswedan berani memutuskan UMP di tahun 2022 sesuai
dengan tuntutan kami dan juga meminta agar Gubernur itu tidak terintimidasi dan terintervensi
Kemendagri," tutup Winarso.
466
