Page 543 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

besarnya. Prinsip kehati-hatian itu dilakukan pemerintah dalam upaya memenuhi Program JHT
di tengah peningkatan jumlah perusahaan yang merugi dan PHK yang meningkat.
"Besarnya manfaat JHT ditentukan berdasarkan akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah
hasil pengembangannya, " kata Menaker, Ida Fauziyah dalam raker dengan Komisi IX DPR di
Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Menurutnya, sesuai PP Nomor 46 Tahun 2015 pasal 22 disebutkan manfaat sebagian dapat
diberikan apabila peserta telah memiliki kepesertaan 10 tahun untuk mempersiapkan masa
pensiun dan paling banyak 30 persen dari jumlah JHT untuk kepemilikan perumahan, 10 persen
untuk keperluan lain dengan sumber dana dari individual account.

Berdasarkan Pasal 25 dinyatakan, peserta JHT juga memperoleh MLT berupa fasilitas
pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain dengan pembiayaan dari dana investasi JHT.
Besaran pembiayaan diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2015.

"Pasal 32 menyatakan hak atas JHT sebagaimana diatur dalam PP ini tidak dapat
dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan," katanya.

Dalam raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena (Fraksi
Partai Golkar), Ida Fauziyah menambahkan, pihaknya siap melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun
2021 tentang optimalisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Antara lain,
pertama, evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi program Jamsosnaker. Kedua,
meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja terhadap
program Jamsosnaker.

Ketiga, memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang ketenagakerjaan
merupakan peserta aktif dalam program Jamsosnaker. Keempat, melakukan deseminasi dan
pelayanan pendaftaran serta pembayaran program Jamsosnaker bagi Pekerja Migran Indonesia.
Kelima, mendorong peserta pelatihan vokasi menjadi peserta aktif dalam program Jamsosnaker.
Ida Fauziyah menambahkan, sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021, para gubernur, bupati/wali
kota diminta menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk
mendukung pelaksanaan Jamsosnaker di wilayahnya. Kedua, mengambil langkah-langkah agar
pekerja penerima upah (PU) maupun pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk Non ASN,
pekerja penyelenggara Pemilu terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jamsosnaker.

Ketiga, kepada Pemda provinsi agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka
meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program Jamsosnaker. Keempat, melakukan upaya agar
seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mensyarakan kepesertaan aktif dalam program
Jamsosnaker sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen perizinan.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menegaskan, kasus klaim JHT Agustus 2021
sebesar 1,74 juta, masih di bawah jumlah kasus Desember 2020 total sebesar 2,52 juta.
"Kalau secara rerata, yang mengajukan klaim per bulan mengalami penurunan. Ini kabar
baiknya, karena berarti sudah safe and clean. Secara nominal dan jumlah klaim juga sudah
menurun," ujar Anggoro.

Ia menambahkan, nominal klaim JHT Agustus 2021 yang dibayarkan sebesar Rp 26,13 triliun
dibandingkan nominal klaim JHT Desember 2020, sebesar Rp 32,56 triliun, menurut Anggoro,
mengalami penurunan.

542