Page 546 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 546
"Nilainya, berdasarkan data BPS, rata-rata kenaikan upah minimum 1,09 persen, dan ini rata-
rata nasional," kata Ida dilansir Viva.co.id, Selasa (16/11/2021).
Meski demikian, Ida mengatakan bahwa kenaikan UMP ini masih akan menunggu keputusan dari
para Gubernur di setiap daerah.
"Kita tunggu dari masing-masing Gubernur untuk penetapannya," ujar Ida.
Ida menambahkan, para Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November
2021. Namun karena tanggal 21 November 2021 merupakan hari libur nasional, maka
penetapannya harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November
2021.
Selain itu, dalam hal Gubernur menetapkan UMK, maka harus dilakukan paling lambat tanggal
30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah tegaskan kembali
oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 kepada seluruh gubernur.
"Semangat dari formula UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi
kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut
dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing wilayah," kata
Ida.
"Apabila kita mencermati UM yang ada saat ini tidak memiliki korelasi sama sekali dengan angka
rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya," ujarnya.
Sumber: Viva.co.id.
545
