Page 559 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 559
Judul Kenaikan Upah Minimum 2022 akan Diumumkan Resmi Sore Ini
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211116133437-4-
291923/kenaikan-upah-minimum-2022-akan-diumumkan-resmi-sore-ini
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-16 13:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada aspirasi para pekerja atau buruh yang
menginginkan adanya kenaikan upah yang lebih tinggi, saya perlu sampaikan bahwa kebijakan
pengupahan di tahun 2021 ini kita sudah mengacu dengan PP 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, yang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan yang justru berimbang untuk
mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya tinggi dan ada upah minimum
wilayah yang rendah
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) UMP terendah terjadi di Jateng
pada Rp 1.813.011, sedangkan UMP tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta Rp 4.453.724
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan kenaikan upah minimum
2022 pada sore hari ini. Hal ini terungkap dalam undangan Konferensi Pers Tentang Upah
Minimum Tahun 2022 oleh Kemnaker, berlangsung 16 November 2021 17.00 WIB Jakarta
Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, kenaikan upah di tahun ini tidak akan signifikan,
hanya berkisar di angka 1%.
KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 AKAN DIUMUMKAN RESMI SORE INI
Jakarta, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan kenaikan upah
minimum 2022 pada sore hari ini. Hal ini terungkap dalam undangan Konferensi Pers Tentang
Upah Minimum Tahun 2022 oleh Kemnaker, berlangsung 16 November 2021 17.00 WIB Jakarta
Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, kenaikan upah di tahun ini tidak akan signifikan,
hanya berkisar di angka 1%.
Hal itu terjadi karena adanya perubahan rumus perhitungan upah minimum. Biasanya
perhitungan melalui PP 78 tahun 2015, namun setelah munculnya UU Cipta Kerja maka
558
