Page 560 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

perhitungan kini melalui PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah pun mengungkapkan alasannya menggunakan skema perhitungan baru.
"Ada aspirasi para pekerja atau buruh yang menginginkan adanya kenaikan upah yang lebih
tinggi, saya perlu sampaikan bahwa kebijakan pengupahan di tahun 2021 ini kita sudah mengacu
dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan
yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya
tinggi dan ada upah minimum wilayah yang rendah," kata Ida Senin (15/11/21).

Sayangnya, ketika buruh meminta kenaikan upah signifikan sebesar 10%, pemerintah hanya
mengabulkan sangat kecil yakni rata-rata 1,09%. Setelah adanya kenaikan tersebut, DKI Jakarta
tetap menjadi provinsi dengan upah minimum provinsi (UMP) tertinggi berdasarkan estimasi.
Namun, bila menggunakan hitungan buruh yang menghendaki kenaikan 10%, maka UMP DKI
bisa mencapai Rp 4,8 juta, bahkan Rp 5,3 juta bila "UMP terendah terjadi di Jateng pada Rp
1.813.011, sedangkan UMP tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta Rp 4.453.724," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri dalam Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum
2022 secara virtual.

Sementara itu, ada empat provinsi yang tidak mengalami kenaikan UMP. Pasalnya, nilai upah
minimum 2021 lebih tinggi dari batas atas upah minimum. Keempat provinsi tersebut adalah
Sumatera Selatan dengan UMP sebesar Rp 3.144.446, Sulawesi Utara sebesar Rp 3.310.723,
Sulawesi Selatan sebesar Rp 3.165.876, serta Sulawesi Barat Rp 2.678.863.

Kemnaker mencatat dari 34 provinsi, terdapat 26 provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK). Dari seluruh kabupaten/kota di 26 provinsi tersebut, sebanyak 255
diantaranya telah menetapkan UMK. Sedangkan 42 UMK tidak mengalami penyesuaian.(hoi/hoi).

559