Page 615 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 615

Meski tidak disampaikan secara gamblang bahwa membaiknya kondisi perekonomian nasional
              sebagai  penyebabnya,  namun  saat  ini  Kementerian  Tenaga  Kerja  (Kemnaker)  bersama  para
              pihak  terkait,  seperti  serikat  pekerja,  asosiasi  pengusaha  dan  dewan  pengupahan  nasional,
              tengah membahas proses penetapan Gpah Minimum 2022. Peraturan Pemerintah (PP) tentang
              Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dasar proses
              pembahasan  upah  untuk  tahun  depan  itu.  Menurut  Kemnaker,  kebijakan  penetapan  upah
              minimum merupakan salah satu program strategis nasional. Bukan hanya bentuk kepedulian
              terhadap  kepentingan  buruh/pekerja,  pengusaha  dan  keberlangsungan  usaha,  tetapi  juga
              menjadi  salah  satu  instrumen  pengentasan  kemiskinan  dan  mendorong  kemajuan  ekonomi
              Indonesia.

              Pengalaman selama ini menunjukkan, penetapan kenaikan upah minimum selalu berlangsung
              alot. Dua pihak utama, pengusaha dan pekerja acapkali berada dalam posisi berseberangan.
              Sebagai  regulator,  pemerintah  sendiri  tak  jarang  terlihat  seperti  gamang  dalam  menengahi
              masalah yang muncul.

              Problem serupa juga muncul kali ini. Misalnya, sebagian serikat pekerja sudah menyampaikan
              harapannya agar kenaikan Upah Minimum 2022 berada dalam kisaran 7-10 persen. Di antara
              dasar  pertimbangannya  ialah  adanya  kenaikan  harga  kebutuhan  pokok  dalam  rentang  yang
              sama.  Sebaliknya,  asosiasi  pengusaha  mempertanyakan  dasar  usulan  itu.  Sebab,  untuk
              penetapan upah minimum terbaru, sudah jelas mengacu kepada UU Ciptaker dan PP tentang
              Pengupahan yang bahkan jika diterapkan tidak akan ada menghasilkan kenaikan upah. Untuk
              menghitung  kenaikan  upah  minimum,  memang  tidak  semata  berdasarkan  inflasi  dan
              pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  kondisi  ekonomi  dan  ketenagakerjaan---salah  satu
              variabelnya adalah paritas daya beli.

              Kita  tentu  tidak  menginginkan  perbedaan  pandangan  antara  pekerja  dan  pengusaha  kian
              melebar yang justru pada akhirnya bisa mengganggu iklim usaha yang sudah mulai membaik
              dan pulih meski belum meningkat dibandingkan keadaan normal sebelum pandemi. Dialog dan
              diskusi untuk mencari titik temu terbaik harus dibangun dan diupayakan terus-menerus. Peran
              serta  pemerintah  juga  wajib  dioptimalkan.  Apalagi,  wacana  penetapan  Upah  Minimum  2022
              sudah dibuka yang disimpulkan oleh pekerja sebagai sinyal positif bahwa upah minimum pasti
              naik pada tahun depan.

              Tiada lain, jalan keluar yang kita harapkan lahir dari proses pembahasan kenaikan Upah Minimum
              2022  yang  tengah berjalan  adalah  yang  saling menguntungkan.  Berdasarkan  pertimbangkan
              objektif  dan  matang.  Terutama,  berpijak  dan  berbasis  kukuh  pada  nilai-nilai  Pancasila  yang
              merupakan  ideologi  perekonomian  negara  dan  bangsa.  Menjadi  jalan  melindungi  buruh  dan
              pengusaha  serta  mendorong  kemajuan  ekonomi  bangsa  demi  terwujudnya  keadilan  dan
              kesejahteraan sosial.





















                                                           614
   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620