Page 628 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 628

Judul               Buruh Harap Naik 16 Persen
                Nama Media          Tribun Medan
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            IND
                Tanggal             2021-11-16 11:09:00
                Ukuran              69x120mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 2.691.000

                News Value          Rp 8.073.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              KETUA DPD Serikat Pekerja Nasional Sumut. Anggiat Pasaribu menyebutkan, para pekerja dan
              buruh dalam pertemuan tersebut berharap mengalami kenaikan 16 persen. Sebab tahun 2021,
              UMP Sumut tak mengalami kenaikan dampak pandemi Covid 19.



              BURUH HARAP NAIK 16 PERSEN
              KETUA DPD Serikat Pekerja Nasional Sumut. Anggiat Pasaribu menyebutkan, para pekerja dan
              buruh dalam pertemuan tersebut berharap mengalami kenaikan 16 persen. Sebab tahun 2021,
              UMP Sumut tak mengalami kenaikan dampak pandemi Co vid 19.

              "Kita berharap di 2022 agar kenaikan upah pekerja buruh pabrik itu dinaikan sesuai undang-
              undang yang berlaku, karena kondisi sekarang ini situasi sudah mulai normal," ucapAnggiat.

              'Kita berharap, bila melihat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah itu rata rata 7,8 persen
              per tahun. Karena tahun yang lewat tak naik, kita kalikan dua. maka kita tuntut kenaikan upah
              itu sebesar 16 persen pada 2022. UMP dan UMK. Itu harapannya.' tambahnya.


              Namun, menurut Anggiat harapan tersebut sulit tereralisasi. Sebab berlakunya UU Omni-bus
              Law. membuat kebijakan penetapan upah di daerah. kimi dimonopoli oleh pemerintah pusat.

              Berbeda  dengan  regulasi  sebelumnya,  pemerintah  daerah  diberikan  keleluasaan  untuk
              menentukan UMP dan UMK di daerah masing-masing.

              "Tapi memang diregulasi di Undang-undang Omnibus Law sudah dibatasi. Hal itu yang saya
              nyatakan tadi, upah itu dimonopoli oleh pusat. Sementara undang-undang sebelumnya daerah
              diberi kebebasan soal penetapan upah di dae rah.' ujarnya, (ind)








                                                           627
   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632   633