Page 637 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Direktur jenderal Pembinaan Hubungin Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI
JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri menuturkan, angka 1,09 persen tersebut merupakan rata-
rata dari semua provinsi. "Bukan berarti setiap provinsi naik 1,09 persen," ujarnya dalam seminar
terkait UMP 2022 secara daring, kemarin (15/11).

Empat provinsi bahkan tidak akan mengalami kenaikan UMP di tahun depan. Hal ini lantaran,
nilai UM 2021 lebih tinggi dari batas atas upah minimum. Sehingga, sesuai dengan PP 36/2021
maka UM 2022 ditetapkan sama dengan UP 2021. Keempat provinsi i tu, yakni Sumatera Selatan
Rp 3.144.446, Sulawesi Utara Rp 3310.723, Sulawesi Selatan Rp 3165.876, dan Sulawesi Barat
Rp2.678.863.

Selain kenaikan rata-rata UMP 2022, diperoleh pula sejumlah data statistik lainnya. Diketahui,
UMP 2022 tertinggi dipegang deh DKI Jakarta Rp 4.453.724. Sementara, untuk perhitungan UMP
2022 terendah adalah Jawa Tengah sebesar Rp 1.813.011. Sedangkan, untuk UM kabupaten/
kota (UMK) tertinggi di Kota Palu Nilai kenaikannya sebesar Rp 174.840. untuk nilai kenaikan
UMK terendah yakni Kabupaten Radang Lawas Utara sebesar Rp 277.

Kemudian, dari seluruh provinsi di Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi
adalah Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen. Sementara, untuk pertumbuhan ekonomi
terendah ialah Bali -5,83 persen. Untuk data inflasi, daerah dengan tingkat inflasi tertinggi adalah
Bangka Belitung sebesar 3,29 persen dan terendah Papua -0,40 persen.

Adapun, untuk UMP 2022 ini akan ditentukan oleh masing-masing gubernur di dap provinsi paling
lambat 21 November2021. Sedangkan deadline penetapan UMK pada 30 November2021. "Jadi
tidak benar kalau upah minimum ditetapkan oleh Kemenakei;" tegasnya. Putri menambahkan,
UM ini berlaku untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun pekerja yang
sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka besaran upahnya ditetapkan berdasarkan struktur
upah masing-masing perusahaan.

Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menilai, kenaikan
UMP yang terlalu kecil bisa berdampak pada daya beli pekerja/buruh. Dikhawatirkan, daya beli
pekerja/buruh bakal semakin tergerus di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih
dari 1,5 tahun

Karenanya, diharapkan para gubernur bisa menetapkan UMP/UMK sesuai dengan kondisi di
wilayahnya Sebab, para gubernur jika harus memikirkan konsumsi masyarakat di wilayahnya
sehingga daya beli pekerja/buruh pun akan membaik "Yang pada akhirnya akan mendukung
pertumbuhan ekonomi di wilayahnya" ucapnya

Tahun lalu pun, sejumlah gubernur menetapkan UMP/UMK tidak mengikuti SE Menaker Salah
satunya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menaikkan UMP 2021 sebesar 5,65
persen atau menjadi Rp 1.868.000. Angka tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Namun, lanjut dia, bila para gubernur dipaksa mengikuti rumus-rumus di PP No 36 Tahun 2021,
maka bisa dikatakan kewenangan mereka di UU Gpta Kerja dikerdilkan deh PP No36 Tahun 2021.
Gubernur hanya sebagai "tukang stempel" saja.

Selain itu, Timboel menilai, jika variabel-variabel yang ada dalam rumus penetapan UMP/UMK di
analisis rata -rata konsumsi per kapita cenderung akan turun. Sementara, rata-rata jumlah
anggota keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja setiap tahunnya tidak
berubah secara signifikan. Kondisi ini akan menyebabkan nilai Batas Atas (BA) akan relatif
cenderung turun.
Nilai BA yang relatif tu run akan berdampak pada kenaikan UMP/UMK yang berada di bawah nilai
inflasi. Simulasi kenaikan UMP/UMK 2022 yang telah terpublikasi pun menunjukkan kenaikan

636