Page 640 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Sementara, upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) akan diumumkan pemerintah
kota/kabupaten selambat-lambatnya pada 30 November 2021. "Saya bilang tergantung nanti
Gubernur yang menetapkan. Bukan berarti semua provinsi naik 1,09%. Hati-hati ya
memahaminya," jelasnya.

3. 4 Provinsi Tidak Mengalami Kenaikan UMP

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 4 daerah yang tidak mengalami
kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah
Anggoro Putri, mengatakan, minimum di 4 provinsi tidak akan mengalami kenaikan pada tahun
depan. Adapun, upah minum yang tidak akan naik upah minimumnya adalah Sumatra Selatan,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

"Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang nilai upah minimum 2021 ternyata lebih tinggi dari batas
atas. Sehingga upah minimum 2022 ditetapkan sama dengan 2021," kata Indah dalam video
virtual.

4. Buruh Minta UMP 2022 Naik Sebesar 7 – 10%

Buruh mengajukan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10%. Besaran ini berdasarkan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi, di mana di tiap provinsi dilakukan
survei di 5 pasar tradisional dengan menggunakan parameter 60 item Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) sesuai UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata kenaikan UMK/UMP adalah 7%-10%,”
kata Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta.

Alasan KSPI menggunakan UU No 13 Tahun 2003, karena saat ini buruh sedang menggugat UU
Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Karena judicial review UU Cipta Kerja belum incrah, maka
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang lama masih berlaku.

“Bahkan jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka kenaikan upah minimum adalah berkisar
6%. Hampir sama angka kenaikannya dengan mengacu pada KHL,” lanjutnya.

639