Page 645 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 645
Judul Upah Minimum Harus Disesuaikan PP Pengupahan baru
Nama Media lampost.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.lampost.co/berita-upah-minimum-harus-disesuaikan-pp-
pengupahan-baru.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-16 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bagi daerah yang masih
menggunakan atau menetapkan upah minimum dengan menggunakan PP 78 maka harus segera
menyesuaikan dengan PP 36. Untuk itu gubernur wajib melakukan penyesuaian UMP dan UMK
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Juga menurunkan kepercayaan
investor terhadap sistem hukum Indonesia. Kalau tidak taat hukum positif yang berlaku maka
investor, terutama investor asing, tidak akan percaya
Ringkasan
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah daerah
yang menetapkan upah minimum menggunakan aturan pengupahan lama wajib melakukan
penyesuaian menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
UPAH MINIMUM HARUS DISESUAIKAN PP PENGUPAHAN BARU
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah daerah
yang menetapkan upah minimum menggunakan aturan pengupahan lama wajib melakukan
penyesuaian menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Sebab, dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka
diterbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang berlaku saat ini menggantikan PP Nomor 78 Tahun
2015 Tentang Pengupahan.
644
