Page 646 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 646
"Bagi daerah yang masih menggunakan atau menetapkan upah minimum dengan menggunakan
PP 78 maka harus segera menyesuaikan dengan PP 36. Untuk itu gubernur wajib melakukan
penyesuaian UMP dan UMK," kata Putri dalam seminar terbuka penetapan UMP 2022 yang
dipantau virtual dari Jakarta, Senin, 15 November 2021.
Dalam aturan baru tersebut, ditetapkan saat ini hanya terdapat upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan menghilangkan upah minimum berdasarkan
sektoral.
Terdapat pula prinsip batas atas dan batas minimum penetapan UMP dan UMK, dengan gubernur
berkewajiban tidak melakukan penyesuaian jika upah minimum daerah tersebut telah melewati
batas atas. Selain itu, gubernur juga wajib mencabut upah minimum sektoral yang ditetapkan
setelah 2 November 2020.
Putri memperingatkan ada implikasi jika penetapan upah minimum tidak sesuai dengan aturan
yang baru termasuk menurunkan indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek hukum.
"Juga menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Kalau tidak taat
hukum positif yang berlaku maka investor, terutama investor asing, tidak akan percaya,"
jelasnya.
Effran Kurniawan.
645
