Page 648 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 648
Angka tersebut diperoleh dari perhitungan besaran UMP 2020 yang dilakukan Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) merujuk PP 36/2021 tentang pengupahan. Di mana, formula
perhitungan tak lagi mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti PP 78/2015.
Namun, menggunakan 10 data ekonomi dan ketenagakerjaan dari BPS dengan formula khusus
dalam PP 36/2021. Perhitungan juga bisa dilakukan melalui kalkulator upah minimum yang ada
pada laman http://wagepedia.kemnaker.go.id/.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI
JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri menuturkan, angka 1,09 persen tersebut merupakan rata-
rata dari semua provinsi. "Bukan berarti setiap provinsi naik 1,09 persen," ujarnya dalam seminar
terkait UMP 2022 secara daring, kemarin (15/11).
Empat provinsi bahkan tidak akan mengalami kenaikan UMP di tahun depan. Hal ini lantaran,
nilai UM 2021 lebih tinggi dari batas atas upah minimum. Sehingga, sesuai dengan PP 36/2021
maka UM 2022 ditetapkan sama dengan UP 2021.
Keempat provinsi itu, yakni Sumatera Selatan Rp3.144.446, Sulawesi Utara Rp3.310.723,
Sulawesi Selatan Rp3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp2.678.863.
Selain kenaikan rata-rata UMP 2022, diperoleh pula sejumlah data statistik lainnya. Diketahui,
UMP 2022 tertinggi dipegang oleh DKI Jakarta Rp4.453.724. Sementara, untuk perhitungan UMP
2022 terendah adalah Jawa Tengah sebesar Rp1.813.011.
Sedangkan, untuk UM kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Kota Palu. Nilai kenaikannya sebesar
Rp174.840. Untuk nilai kenaikan UMK terendah yakni Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar
Rp277.
Kemudian, dari seluruh provinsi di Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi
adalah Maluku Utara dengan kenaikan 12,76 persen. Sementara, untuk pertumbuhan ekonomi
terendah ialah Bali -5,83 persen. Untuk data inflasi, daerah dengan tingkat inflasi tertinggi adalah
Bangka Belitung sebesar 3,29 persen dan terendah Papua -0,40 persen.
Adapun, untuk UMP 2022 ini akan ditentukan oleh masing-masing gubernur di tiap provinsi paling
lambat 21 November 2021. Sedangkan deadline penetapan UMK pada 30 November 2021. "Jadi
tidak benar kalau upah minimum ditetapkan oleh Kemenaker," tegasnya.
Putri menambahkan, UM ini berlaku untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan.
Adapun pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka besaran upahnya ditetapkan
berdasarkan struktur upah masing-masing perusahaan.
Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menilai, kenaikan
UMP yang terlalu kecil bisa berdampak pada daya beli pekerja/buruh.
Dikhawatirkan, daya beli pekerja/ buruh bakal semakin tergerus di tengah pandemi Covid-19
yang sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun.
Karenanya, diharapkan para gubernur bisa menetapkan UMP/ UMK sesuai dengan kondisi di
wilayahnya. Sebab, para gubernur juga harus memikirkan konsumsi masyarakat di wilayahnya
sehingga daya beli pekerja/buruh pun bisa membaik. "Yang pada akhirnya akan mendukung
pertumbuhan ekonomi di wilayahnya," ungkapnya.
Tahun lalu pun, sejumlah gubernur menetapkan UMP/K tidak mengikuti SE Menaker. Salah
satunya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menaikkan UMP 2021 sebesar 5,65
persen atau menjadi Rp1.868.000. Angka tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia.
647
