Page 649 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Namun, lanjut dia, bila para gubernur dipaksa mengikuti rumus-rumus di PP No. 36 Tahun 2021
maka bisa dikatakan kewenangan mereka di UU Cipta Kerja dikerdilkan oleh PP No. 36 Tahun
2021.

Gubernur hanya sebagai "tukang stempel" saja.

Selain itu, Timboel menilai, jika variabel-variabel yang ada dalam rumus penetapan UMP/UMK
dianalisis rata-rata konsumsi per kapita cenderung akan turun. Sementara, rata-rata jumlah
anggota keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja setiap tahunnya tidak
berubah secara signifikan. Kondisi ini akan menyebabkan nilai batas atas (BA) akan relatif
cenderung turun.

Nilai BA yang relatif turun akan berdampak pada kenaikan UMP/ UMK yang berada di bawah nilai
inflasi. Simulasi kenaikan UMP/ UMK 2022 yang telah terpublikasi pun menunjukkan kenaikan
UMP/ UMK mayoritas di bawah 1 persen. Bahkan, ada pula yang tidak naik karena nilai BA di
bawah nilai UMP/ UMK eksisting.
"Sementara nilai inflasi di atas 1 persen. Maka dipastikan daya beli buruh, pekerja dan
keluarganya akan menurun. Upah buruh/pekerja tergerus inflasi," keluhnya.

Kondisi penurunan daya beli ini, lanjut dia, akan menyumbang pada kondisi penurunan rata-rata
konsumsi per kapita di suatu wilayah. Di mana, data tersebut akan dijadikan data acuan untuk
penentuan UMP/ UMK tahun berikutnya. Potensi penurunan rata-rata konsumsi per kapita ini
pun akan dikontribusi oleh penentuan UM bagi pekerja di sektor usaha kecil mikro berdasarkan
garis kemiskinan.

"Kondisi ini yang akan menjadi lingkaran setan bagi perekonomian provinsi maupun kabupaten
dan kota," ungkapnya.(mia/jpg)

648