Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 141
Alasan ini membuat kampus tersebut melalui program S-3 Ilmu Hukum menginisiasi konferensi
internasional untuk membahas peluang dan tantangan kebijakan omnibus law. Melalui paket
kebijakan omnibus law, pemerintah berkeinginan membuat regulasi baru menggantikan
sejumlah undang-undang lama, di antaranya mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.
Forum konferensi daring ini mengundang Guru Besar Universitas Nagoya Jepang Yuzuru
Shimada, akademisi Timor Leste Dr Advento Jeronimo, dosen Universitas Malaya Dr Abdul
Samad, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal.
Konflik
Abdul Samad menilai, gagasan baru hukum ini bertujuan merampingkan aturan perburuhan di
Indonesia.
Selain itu, juga mengurangi kontradiksi dan kontlik dalam undang-undang yang banyak
menghambat calon investor.
Perubahan hukum ini diharapkan meningkatkan partisipasi investor asing, sehingga bisa men-
ciptakan banyak lapangan kerja.
Di Malaysia kebijakan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan hubungan industrial dapat
ditemukan dalam undang-undang federal dan negara bagian serta hukum kasus (keputusan
pengadilan dan pengadilan terkait).
Adapun KSPI menolak adanya pembahasan omnibus law, karena aturan bani berisiko
menghilangkan upah minimum buruh, ketiadaan pesangon, dan eksploitasi kerja. (H41-27)
SM/Hari Santoso
caption:
KONFERENSI INTERNASIONAL: Sundoyo menjadi moderator pada konferensi internasional
membahas paket kebijakan omnibus law yang dihadiri Dekan Fakultas Hukum Unissula Gunarto
serta Ketua PDIH Anis Masdurohatun, kemarin. (27)
140
